Jelaskan tentang pengumuman seleksi administrasi ujian ppat 2016
1. Jelaskan tentang pengumuman seleksi administrasi ujian ppat 2016
Ujian administrasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan serangkaian ujian yang diikuti oleh peserta yang berkedudukan sarjana hukum. Dijelaskan pada Pasal 4 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 31 Tahun 2016 bahwa ada empat tahapan penyelenggaraan ujian PPAT, antara lain :
- pengumuman pendaftaran ujian,
- pendaftaran ujian,
- seleksi administrasi, dan ujian.
Khusus mengenai seleksi administrasi sendiri, Panitia Penyelenggaraan Ujian PPAT tahun 2016 mensyaratkan sejumlah dokumen yang mesti dipersiapkan peserta.
Pengumuman hasil seleksi administrasi ujian ppat 2016 dengan syarat:
1. Target peserta yang lulus seleksi administrasi sebanyak 3.000 peserta yang akan mengikuti ujian PPAT Tahun 2016.
2. Peserta ujian PPAT yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengikuti ujian tertulis.
3. Pengumuman melalui website dianggap sebagai surat panggilan ujian.
4. Peserta ujian PPAT yang lulus seleksi administrasi diwajibkan membayar tarif PNBP Ujian PPAT dan mengunduh tanda peserta ujian PPAT Tahun 2016 melalui website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
5. Peserta ujian wajib membawa tanda peserta ujian PPAT Tahun 2016 sebagaimana angka 4 di atas dan kartu tanda pengenal/identitas
2. Jelaskan tentang pengumuman hasil seleksi administrasi ujian ppat 2016
Ujian administrasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan serangkaian ujian yang diikuti oleh peserta yang berkedudukan sarjana hukum. Dijelaskan pada Pasal 4 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 31 Tahun 2016 bahwa ada empat tahapan penyelenggaraan ujian PPAT, antara lain :
-pengumuman pendaftaran ujian,
-pendaftaran ujian,
-seleksi administrasi, dan ujian.
Khusus mengenai seleksi administrasi sendiri, Panitia Penyelenggaraan Ujian PPAT tahun 2016 mensyaratkan sejumlah dokumen yang mesti dipersiapkan peserta.
Pengumuman hasil seleksi administrasi ujian ppat 2016 dengan syarat:
1. Target peserta yang lulus seleksi administrasi sebanyak 3.000 peserta yang akan mengikuti ujian PPAT Tahun 2016.
2. Peserta ujian PPAT yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengikuti ujian tertulis.
3. Pengumuman melalui website dianggap sebagai surat panggilan ujian.
4. Peserta ujian PPAT yang lulus seleksi administrasi diwajibkan membayar tarif PNBP Ujian PPAT dan mengunduh tanda peserta ujian PPAT Tahun 2016 melalui website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
5. Peserta ujian wajib membawa tanda peserta ujian PPAT Tahun 2016 sebagaimana angka 4 di atas dan kartu tanda pengenal/identitas
3. Apa perbedaan antara PPAT Notaris dengan PPAT Camat
Jawaban:
hbhhhdhshsbahabhahahajanaja
4. Mengapa proses jual beli tanah harus di buktikan dengan akta jual beli yang di buat dan dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah/PPAT? Bagaimana implikasi hukum apabila proses jual beli tanah tidak dilakukan di depan PPAT?
Jawaban:
proses jual beli harus menggunakan akta karena kalau tidak ada akt tidak bisa di jual atau di beli tanah nya.
Penjelasan:
maaf kalo salah
5. Dalam jual beli tanah sering terjadi sengketa yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adannya surat tanah palsu, luas tanah tidak sesuai dengan luas yang tertera dalam sertifikat tanah dan lain-lain. Dari kasus diatas maka penting untuk mengetahui prosedur jual beli tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengapa proses jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT? Bagaimana implikasi hukum apabila proses jual beli tanah tidak dilakukan di depan PPAT?
Jawaban:
32
Penjelasan:
3+7y²×9-2+7-9×4:24²+y³=32
6. Mengapa proses jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT?.
Jawaban:
Akta jual-beli diperlukan ketika pembeli akan membuat sertifikat tanah.Akta jual-beli merupakan bukti bahwa peralihan hak dengan cara jual-beli tersebut telah sah sehingga bisa dibuatkan sertifikat tanahnya oleh PPAT.
7. peran dan fungsi PPAT dan notaris dalam BUMN
==> Fungsi PPAT adalah Untuk Membuat Akta - Akta Otentik Mengenai Perbuatan Hukum Tertentu Mengenai Hak Atas Tanah atau hak milik atas satuan rumah susun
==> Fungsi Notaris adalah :
Membukukan Surat - surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku Khusus Membuat Kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang membuat uraian==> Fungsi BUMN adalah :
Sebagai penyedia barang ekonomis Sebagai Penyedia Jasa yang tidak disediakan oleh swastaSebagai Pengelola Dari Berbagai Cabang - Cabang Produksi Sumber daya___________________________________
[tex]good \: afternoon[/tex]
^_^
8. Dalam jual beli tanah sering terjadi sengketa yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adannya surat tanah palsu, luas tanah tidak sesuai dengan luas yang tertera dalam sertifikat tanah dan lain-lain. Dari kasus diatas maka penting untuk mengetahui prosedur jual beli tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengapa proses jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT? Bagaimana implikasi hukum apabila proses jual beli tanah tidak dilakukan di depan PPAT?
Jawaban:
Tanya sama papah kau lah pusing aku ni
9. Mengapa proses jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT? Bagaimana implikasi hukum apabila proses jual beli tanah tidak dilakukan di depan PPAT?
10. 40. Perhatikan gambar!and(1)(2)(3)(4)(5)Gambar berkode nomor berapa saja, pada tahapan siklus air yangmenunjukkan adanya peristiwa penguapan?Tuliskan nomor dan nama tahapan tersebut!ES PPAT IPA TAHAP 2 KLS 6 2022
Jawaban:
no 4
Penjelasan:
Siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi, ke atmosfer.maaf cuman tau inihehe
11. Bagaimana implikasi hukum apabila proses jual beli tanah tidak dilakukan di depan PPAT?.
Jawaban:
Akibat hukum terdahap akta jual beli yang tidak dibuat dihadapan PPAT, maka akta tersebut akan jatuh menjadi akta dibawah tangan, menyebabkan kekuatan pembuktian dari akta tersebut tidak sekuat akta otentik
12. Dalam jual beli tanah sering terjadi sengketa yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adannya surat tanah palsu, luas tanah tidak sesuai dengan luas yang tertera dalam sertifikat tanah dan lain-lain.Dari kasus diatas maka penting untuk mengetahui prosedur jual beli tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengapa proses jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT? Bagaimana implikasi hukum apabila proses jual beli tanah tidak dilakukan di depan PPAT?
Implikasi hukum apabila proses jual beli tanah tidak dilakukan di depan PPAT ialah tidak mampu dilakukanya pendaftaran serta peralihan hak atas tanah. Pentingnya PPAT untuk menjaga hukum yang ada.
Pembahasan
Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara di atas, diketahui bahwa akibat hukum jual beli tanah yang tidak dilakukan kepada penyunting akta pendaftaran dan peralihan hak asasi, tanah tersebut pendaftaran dan hak transfer. wasiat tidak dapat dilaksanakan. PPAT, maka dokumen tersebut menjadi cipher, dalam hal ini nilai pembuktian dari dokumen tersebut tidak sekuat dengan dokumen yang sebenarnya, jual beli tanah sama dengan akad jual beli pada umumnya, dimana akad harus. memenuhi persyaratan hukum kontrak.
Pelajari lebih lanjutPelajari lebih lanjut materi tentang PPAT: https://brainly.co.id/tugas/8049813
#BelajarBersamaBrainly #SPJ1
13. Bagaimana implikasi hukum apabila proses jual beli tanah tidak dilaksanakan di depan PPAT?
bisa merusak alam di Indonesia
14. siapa itu notaris dan PPAT,sebutkan 1 lembaga hukum!
notaris adalah orang yang mencatat warisan atau sesuatu yang diwasiatkan kepada yg ditujukan, PPAT itu Pejabat pembuat akta tanah. Advokad
15. Dalam jual beli tanah sering terjadi sengketa yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adannya surat tanah palsu, luas tanah tidak sesuai dengan luas yang tertera dalam sertifikat tanah dan lain-lain. Dari kasus diatas maka penting untuk mengetahui prosedur jual beli tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengapa proses jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT? Bagaimana implikasi hukum apabila proses jual beli tanah tidak dilakukan di depan PPAT?
Jawaban:
maka penjualan tidak akan terdaftar di dalam ppat
16. dibawah ini adalah teks bacaan beserta soalnyaPemkot Depok Berikan Penghargaan 38 Wajib Pajak TeladanBadan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Jawa Barat memberikan penghargaan kepada 38 wajib pajak teladan sebagai WP yang taat asas dan waktu dalam pembayaran pajak daerah.Mereka terdiri atas 26 wajib pajak (WP) badan dan pribadi, tiga kelurahan, tiga RT, tiga RW, serta tiga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). "Ini sebagai bentuk perhatian kami kepada WP yang telah berkontribusi dalam pembangunan di Kota Depok," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri di Depok, Kamis.Penghargaan WP teladan tersebut, diberikan kepada sejumlah lembaga yaitu restoran, mal, tempat hiburan, tempat parkir, hotel, masyarakat, serta kelurahan dan kecamatan yang taat membayar pajak. Supian Suri mengatakan, pemerintah memberikan penghargaan tersebut sebagai apresiasi kepada WP yang taat asas dan waktu dalam pembayaran pajak daerah. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, agar tertib membayar pajak. Dikatakannya, loyalitas WP sangat bergantung dengan kepercayaan, baik kepercayaan kepada penyelenggara negara maupun dari sisi pemungut pajak.Menurut dia, setiap pajak yang dipungut, untuk kepentingan masyarakat, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara yang telah diatur oleh undang-undang.Sementara itu, Kepala BKD Kota Depok, Wahid Suryono mengatakan, kriteria penerima penghargaan WP teladan, dinilai dari beberapa aspek. Antara lain ketepatan waktu dan tepat jumlah, berdasarkan sistem dan hasil seleksi tim penilai penerima penghargaan."Mereka adalah yang tercepat dan tidak ada tunggakan. Mudah-mudahan penghargaan ini bisa memicu dan memacu pelaku usaha maupun masyarakat untuk taat membayar pajak," katanya.Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!a. Informasi apa yang kalian peroleh dari membaca judul teks nonfiksi tersebut? Jawab:b. Informasi apa yang kalian peroleh dari membaca isi teks nonfiksi tersebut? Jawab:c. Siapa saja yang mendapat penghargaan wajib pajak teladan yang diberikan BKD Kota Depok?Jawab:d. Sebutkan kriteria penerima penghargaan wajib pajak teladan dari BKD Kota DepokJawab:tolong dibantu ya kakak kakak, abang abang. karena besok soalnya akan di kumpulkan.NO NGASAL‼️NO BAHASA ALIEN‼️JANGAN CURANG‼️KALAU GA TAU GA USAH JAWAB‼️JANGAN MAU POIN AJA TAPI GA TAU JAWABAN
Jawaban:
Penjelasan:
a. Informasi yang diterima dari judul teks nonfiksi tersebut adalah bahwa BKD Kota Depok memberikan penghargaan kepada 38 wajib pajak teladan.
b. Informasi yang diterima dari isi teks nonfiksi tersebut adalah bahwa BKD Kota Depok memberikan penghargaan kepada 38 wajib pajak teladan yang taat asas dan waktu dalam pembayaran pajak daerah. Penghargaan diberikan kepada wajib pajak badan dan pribadi, kelurahan, RT, RW, serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk perhatian kepada wajib pajak yang berkontribusi dalam pembangunan di Kota Depok.
c. Yang mendapat penghargaan wajib pajak teladan yang diberikan BKD Kota Depok adalah 26 wajib pajak badan dan pribadi, tiga kelurahan, tiga RT, tiga RW, serta tiga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
d. Kriteria penerima penghargaan wajib pajak teladan dari BKD Kota Depok adalah ketepatan waktu dan tepat jumlah, berdasarkan sistem dan hasil seleksi tim penilai penerima penghargaan. Penerima penghargaan adalah yang tercepat dan tidak ada tunggakan.
17. Dalam jual beli tanah sering terjadi sengketa yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adannya surat tanah palsu, luas tanah tidak sesuai dengan luas yang tertera dalam sertifikat tanah dan lain-lain. Dari kasus diatas maka penting untuk mengetahui prosedur jual beli tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengapa proses jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT? Bagaimana implikasi hukum apabila proses jual beli tanah tidak dilakukan di depan PPAT?
Jawaban:
untuk membeli tanah harus dipastiakan surat asli atau palsu
Penjelasan:
maaf kalo salah
18. Pada sekitar bulan April di tahun 2018 Saskia dihubungi oleh Saputra yang menceritakan tentang kreditnya yang ada di Bank Negara Indonesia (BNI) yang telah jatuh tempo, dan akan segera di lelang oleh pihak bank, agar Saputra tidak dikenakan BI Cek list maka saputra meminta atau menawarkan kepada Saskia untuk membeli Asetnya yang dijaminkan ke Bank sehingga ia bisa bebas dari blacklist oleh Bank Negara Indonesia. Bahwa untuk meyakinkan barang yang akan dijual belikan berupa 5 bidang tanah dan bangunan ada di bank Saputra mengajak Doni yang secara kebetulan adalah Pegawai Bank Negara Indonesia untuk menemui Saskia. Bahwa karena ingin membantu teman dan diharapkan ada keuntungan bagi Saskia baik untuk memanfaatkan tanah dan bangunan itu lagi baik untuk dijual kembali atau dibangunkan, maka Saskia bersedia membeli aset milik saputra yang dijadikan gadaian ke Bank dengan membayar lunas ke 5 (bidang) bidang tanah dan bangunan yang akan dilakukan jual beli tersebut. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011 untuk merealisasikan pembayaran jual beli seperti apa yang telah dibicarakan antara Saputra dengan Saskia, maka Saskia melakukan transfer uang sejumlah 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada saputra melalui bank Mandiri .Bahwa setelah dilakukan pelunasan pembayaran jual beli ke 5 (lima) bidang tanah dan bangunan melalui transfer yang dibayarkan oleh Saskia kepada Saputra melalui rekening Mandiri , seluruh sertifikat tanah dan bangunan yang ada di bank atas nama Dedi Saputra diserahkan kepada Saskia melalui Doni (pegawai bank BNI) , selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2018 dibuatkan akta jual beli atas 5 (lima ) bidang tanah dari Saputra kepada Saskia melalui Notaris /PPAT Notaris. Bahwa pada saat akan dilakukan pengikatan jual beli terhadap 5 (lima ) bidang tanah tersebut, Saputra membujuk Saskia agar 1 aset yakni tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1997 luas 980 M2. yang telah dibeli oleh Saskia jangan dilakukan pengikatan jual beli terlebih dahulu karena akan dibeli kembali oleh Saputra, oleh sebab itu Saputra meminta waktu 1 (satu) minggu setelah tanggal 15 Juli 2019 tersebut uang yang telah dibayar oleh saskia kepada Saputra, akan dikembalikan kepada Saskia sebesar Rp. 400.000.000 jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan Saputra tidak membayar lunas atas aset yang akan dibeli kembali tersebut, maka aset tersebut akan langsung dilakukan pengikatan jual beli. Bahwa setelah jangka waktu 1 (satu) minggu hingga sekarang Saputra belum juga mengembalikan uang atas tanah dan bangunan yang tidak dijadikan sebagai dasar jual beli serta tidak bersedia untuk menandatangani akta jual beli sebagaimana janjinya kepada Saskia. Lakukan analisa terhadap kasus tersebut dan tentukan subjek dan objek hukumnya!
Penjelasan:
Berdasarkan cerita yang Anda sampaikan, subjek hukum dalam kasus ini adalah Saskia dan Saputra, sedangkan objek hukumnya adalah 5 bidang tanah dan bangunan yang akan dibeli oleh Saskia dari Saputra. Pada tanggal 15 Juli 2018, Saskia telah melakukan pembayaran sebesar 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada Saputra melalui bank Mandiri sebagai pembayaran atas aset yang dibeli, dan selanjutnya sertifikat tanah dan bangunan yang ada di bank atas nama Saputra diserahkan kepada Saskia melalui Doni (pegawai bank BNI). Namun, terdapat permasalahan di mana Saputra belum mengembalikan uang atas tanah dan bangunan yang tidak dijadikan sebagai dasar jual beli, serta tidak bersedia untuk menandatangani akta jual beli sebagaimana janjinya kepada Saskia. Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan hukum perdata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
19. mengapa PPAT berperan dalam peralihan hak
karena PPAT memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah, di antaranya adalah dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah
20. Dalam jual beli tanah sering terjadi sengketa yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adannya surat tanah palsu, luas tanah tidak sesuai dengan luas yang tertera dalam sertifikat tanah dan lain-lain. Dari kasus diatas maka penting untuk mengetahui prosedur jual beli tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengapa proses jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT? Bagaimana implikasi hukum apabila proses jual beli tanah tidak dilakukan di depan PPAT?
Penjelasan:
akan menimbulakan ke rugian yang besar
21. dibawah ini adalah teks bacaan beserta soalnyaPemkot Depok Berikan Penghargaan 38 Wajib Pajak TeladanBadan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Jawa Barat memberikan penghargaan kepada 38 wajib pajak teladan sebagai WP yang taat asas dan waktu dalam pembayaran pajak daerah.Mereka terdiri atas 26 wajib pajak (WP) badan dan pribadi, tiga kelurahan, tiga RT, tiga RW, serta tiga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). "Ini sebagai bentuk perhatian kami kepada WP yang telah berkontribusi dalam pembangunan di Kota Depok," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri di Depok, Kamis.Penghargaan WP teladan tersebut, diberikan kepada sejumlah lembaga yaitu restoran, mal, tempat hiburan, tempat parkir, hotel, masyarakat, serta kelurahan dan kecamatan yang taat membayar pajak. Supian Suri mengatakan, pemerintah memberikan penghargaan tersebut sebagai apresiasi kepada WP yang taat asas dan waktu dalam pembayaran pajak daerah. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, agar tertib membayar pajak. Dikatakannya, loyalitas WP sangat bergantung dengan kepercayaan, baik kepercayaan kepada penyelenggara negara maupun dari sisi pemungut pajak.Menurut dia, setiap pajak yang dipungut, untuk kepentingan masyarakat, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara yang telah diatur oleh undang-undang.Sementara itu, Kepala BKD Kota Depok, Wahid Suryono mengatakan, kriteria penerima penghargaan WP teladan, dinilai dari beberapa aspek. Antara lain ketepatan waktu dan tepat jumlah, berdasarkan sistem dan hasil seleksi tim penilai penerima penghargaan."Mereka adalah yang tercepat dan tidak ada tunggakan. Mudah-mudahan penghargaan ini bisa memicu dan memacu pelaku usaha maupun masyarakat untuk taat membayar pajak," katanya.Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!a. Informasi apa yang kalian peroleh dari membaca judul teks nonfiksi tersebut? Jawab:b. Informasi apa yang kalian peroleh dari membaca isi teks nonfiksi tersebut? Jawab:c. Siapa saja yang mendapat penghargaan wajib pajak teladan yang diberikan BKD Kota Depok?Jawab:d. Sebutkan kriteria penerima penghargaan wajib pajak teladan dari BKD Kota DepokJawab:tolong dibantu ya kakak kakak, abang abang. karena besok soalnya akan di kumpulkan.NO NGASAL‼️NO BAHASA ALIEN‼️JANGAN CURANG‼️KALAU GA TAU GA USAH JAWAB‼️JANGAN MAU POIN AJA TAPI GA TAU JAWABAN
Jawaban:
a. Dari judul teks nonfiksi tersebut, saya memperoleh informasi bahwa BKD Kota Depok memberikan penghargaan kepada 38 wajib pajak teladan.
b. Dari isi teks nonfiksi tersebut, saya memperoleh informasi bahwa BKD Kota Depok memberikan penghargaan kepada 38 wajib pajak teladan yang taat asas dan waktu dalam pembayaran pajak daerah. Penghargaan ini diberikan kepada sejumlah lembaga seperti restoran, mal, tempat hiburan, tempat parkir, hotel, masyarakat, serta kelurahan dan kecamatan yang taat membayar pajak. Pemerintah memberikan penghargaan ini sebagai apresiasi kepada WP yang taat asas dan waktu dalam pembayaran pajak daerah dan sebagai bagian dari proses pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tertib membayar pajak.
c. 38 Wajib Pajak yang terdiri atas 26 wajib pajak (WP) badan dan pribadi, tiga kelurahan, tiga RT, tiga RW, serta tiga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mendapat penghargaan wajib pajak teladan yang diberikan BKD Kota Depok
d. Kriteria penerima penghargaan WP teladan dari BKD Kota Depok adalah ketepatan waktu dan tepat jumlah, berdasarkan sistem dan hasil seleksi tim penilai penerima penghargaan. Mereka yang dipilih adalah yang tercepat dan tidak ada tunggakan.
Penjelasan:
kalo tidak sesuai ekspektasi anda maafkan saya, karena saya hanya manusia . Terimakasih
22. Dani seorang anak yg berumur 12 tahun pergi dari rumah karena di marahi orang tuanya. Dani pergi dengan membawa sertifikat rumah miliknya pemberian nenek dani. sepeninggalnya dari rumah, dani ketemu dengan seseorang, Tuan fan, yg mengetahui kalau ia membawa bukti kepemilikan rumah. dengan bujuk rayu akhirnya dani menyerahkan sertifikat rumah tersebut, dan oleh tuan fan, ia di bawa ke kantor notaris/PPAT ny. Y dan dibuatkan akte jual beli tanah tersebut. ketika marahnya sudah hilang, dani pulang kerumah orang tuanya, dan menceritakan pengalamannya tersebut dan mengatakan bahwa ia telah menjual rumah pemberian neneknya seluas 100 meter persegi seharga 100 juta, dan sekarang telah habis.pertanyaannya1. bolehkah dani menjual tanahnya tersebut.?2. sahkah perjanjian jual beli yang di buat oleh Dani dan tuan fan.?3. apa yang dapat dilakukan oleh orang tua dani dalam hal mereka keberatan atas transaksi jual beli tersebut.?4. bagai mana kasus tersebut jika dilihat dari profesionalisme seorang notaris.?
Jawaban:
bagaimana kasus tersebut jika dilihat dari profesionalisme seorang notaris
23. Dalam jual beli tanah sering terjadi sengketa yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adannya surat tanah palsu, luas tanah tidak sesuai dengan luas yang tertera dalam sertifikat tanah dan lain-lain. Dari kasus diatas maka penting untuk mengetahui prosedur jual beli tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengapa proses jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT? Bagaimana implikasi hukum apabila proses jual beli tanah tidak dilakukan di depan PPAT?
Jawaban:
bwabwabwabwabwabwabwa
bwabwabwa
24. berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 24 tahun 2000,besarnya bea materi untuk surat perjanjian,akta notaris,akta PPAT adalah
Rp 6.000. maaf kalau salah
25. Larangan pemilikan tanah secara absentee sudah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, dalam pasal 4 ayat 1 permen nomor 18 tahun 2016 tentang pengendalian penguasaan tanah pertanian. di kecamatan paguyaman kabupaten boalemo kepemilikan tanah secara absentee masih terus berlangsung. melihat kondisi demikian banyak tanah-tanah pertanian di kecamatan paguyaman diminati oleh pengusaha-pengusaha dari luar daerah kecamatan paguyaman, dimana tujuan untuk memiliki tanah pertanian tersebut bukan untuk digunakan sebagaimana peruntukan tanahnya itu, tetapi untuk digunakan sebagai sarana investasi yang nantinya akan dijual kembali setelah mendapatkan tawaran dengan harga yang tinggi. kepemilikan tanah secara absentee terus terjadi di kecamatan paguyaman yang kebanyakan tanahnya belum terdaftar di kantor pertanahan kabupaten boalemo karena pemilik sebelumnya belum mendaftarkan tanahnya dan jual belinya tidak di depan pejabat umum/ ppat melainkan hanya diketahui oleh pejabat desa setempat. hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat akan hal itu dan bisa dijadikan peluang untuk memiliki tanah secara absentee. pertanyaan: larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee sudah diatur dalam peraturan perundang- undangan namun masih banyak terjadi kepemilikan tanah secara absentee. hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadi hal yang demikian?uraikan dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku!
Hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya pemilikan tanah secara absente :
Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum.Faktor penegakan hukumFaktor sarana dan prasarana serta faktor ekonomi Selain itu, regulasi yang ada yang melarang kepemilikan lahan absensi masih perlu ditinjau ulang untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini.Pembahasan :Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 mengatur pembagian tanah dan pemberian ganti rugi. Di bawah kepastian hukum bidang pertanahan oleh pemerintah, tanah dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga tanah lintas batas dan tuan tanah absen / pengelolaan dan kepemilikan tanah militer tidak diizinkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 PP No. 224 Tahun 1961. Pasal 1 PP No. 41 Tahun 1964 juga menyatakan bahwa kepemilikan tanah pertanian oleh orang yang tinggal di luar kecamatan tempat tanah itu berada dilarang.
Dalam hal ini, pemilik tanah pertanian yang berada di luar daerah berkewajiban untuk mengalihkan hak atas tanah itu kepada orang lain di daerah tempat tanah itu berada atau untuk menyeret daerah itu dalam waktu enam bulan. Tanah ditempatkan sedemikian rupa sehingga penyuntingan tanah yang efisien masih dimungkinkan, selama jarak antara subdivisi tidak berdekatan antara pemilik dan tanah. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, tanah pertanian akan diambil alih oleh pemerintah dan dibagikan kepada petani yang tidak memiliki tanah pertanian.
Pelajari lebih lanjutPelajari lebih lanjut tentang larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar Kecamatan : brainly.co.id/tugas/9589775
#BelajarBersamaBrainly #SPJ1
